Pada hari selasa 26 Mei 2009 di departemen dalam negeri Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta diresmikan Kabupaten Nias Barat sekaligus Menteri dalam negeri melantik Faduhusi Daeli SPd sebagai penjabat bupati.
Faduhusi alias Ama Ester sebelumnya menjabat kepala dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nias selatan dan juga pernah menjadi Plt sekretaris daerah (sekda) Nias selatan dan kepala dinas pendidikan nasional (diknas) di Nias selatan. Baca selebihnya »
DIarsipkan di bawah: nias | 1 Komentar »
Sampai saat ini para caleg semu a level sedang bertarung memperebutkan hati masyarakat Nias agar mereka dipilih pada pemilu mendatang. Khusus untuk caleg DPR RI 3 orang putra Nias ternyata saling memperebutkan konstituen yang sama dan meluas di wilayah Tapanuli-Labuhan batu dan Nias, mereka adalah Dr. Yasonna Laoly no.2 PDIP, Otniel Lizaro Waruwu SE, no.4 PPRN dan Drs Arisman Zagoto no.3 PDS.
Nama Ponari si dukun cilik, akhir-akhir ini terus menjadi pemberitaan di berbagai media massa. Namanya mulai disorot media ketika praktek pengobatannya di Jombang Jawa Timur telah memakan korban jiwa hingga 4 orang akibat berdesak-desakkan saat mengantri pengobatan. Meskipun telah memakan korban cukup banyak. 
Sejumlah calon anggota DPR di Sumatra Selatan kini kehabisan dana kampanye padahal mereka sebelumnya telah menyiapkan dana setidaknya Rp 100 juta. 
Parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara untuk DPR RI telah menjadi momok yang menghantui partai kecil artinya jika pemilih real pemilu nanti ada 200 juta maka minimal partai harus memperoleh 5 juta suara sah secara nasional baru mereka diikut sertakan dalam penentuan anggota DPR RI di dapil masing-masing.
Para caleg yang daerah pemilihan (dapil) termasuk kepulauan Nias sudah banyak yang turun ke daerah tersebut baik caleg DPRD Kabupaten, Propinsi maupun DPR RI yang lokasi domisilinya diluar Pulau Nias seperti dari Medan, Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Mereka seakan-akan dikomando untuk memanfaatkan sisa hari-hari terakhir kampanye atau sosialisasi. 
Firman Jaya Daely mengatakan peningkatan penegakkan hukum itu yang sangat perlu di republik ini karena perangkat perundangan-undangan yang ada sudah relatif memadai dan bisa mengakomodir semua masalah kejahatan di negeri ini. 
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan salah satu pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan menggugurkan prioritas nomor urut, sekaligus memutuskan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR maupun DPRD berdasarkan suara terbanyak seketika merubah wajah perpolitikan tanah air. Disadari atau tidak, diakui atau tidak kita bisa melihat secara nyata bahwa gairah yang timbul menjelma jadi optimisme baru. 