Sampai saat ini para caleg semu a level sedang bertarung memperebutkan hati masyarakat Nias agar mereka dipilih pada pemilu mendatang. Khusus untuk caleg DPR RI 3 orang putra Nias ternyata saling memperebutkan konstituen yang sama dan meluas di wilayah Tapanuli-Labuhan batu dan Nias, mereka adalah Dr. Yasonna Laoly no.2 PDIP, Otniel Lizaro Waruwu SE, no.4 PPRN dan Drs Arisman Zagoto no.3 PDS.

Hal ini diketahui di lokasi seperti Sibolga, Tapanuli selatan, Rantau prapat dan Nias ketiga putra nias tersebut ternyata sama-sama sudah memasuki wilayah tersebut untuk sosialisasi.

Namun anehnya masyarakat yang mengantri masih saja membludak, bahkan ada yang datang dari luar daerah sampai menginap di sekitar rumah Ponari, demi mengantri sebuah celupan batu ajaib ala pengobatan Ponari.

Pengobatan ala Ponari yang sederhana namun konon katanya ampuh mengobati serta biaya pengobatan yang sukarela, telah menjadikan Ponari seoleh-olah menjadi Satriyo Piningit (ksatria terpilih) untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan.

Fenomena Ponari menarik banyak pihak untuk mengkritisi Pemerintahan saat ini, yang membuktikan bahwa fasilitas kesehatan bagi masyarakat belum memadai dan terjangkau biayannya oleh masyarakat. Apalagi ketika pemilu semakin dekat waktunya, fenomena ini akan menjadi salah satu batu sandungan dalam evaluasi pemerintahan saat ini.

Fenomena Ponari memiliki banyak arti dalam menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Dari segi budaya, fenomena Ponari menggambarkan bahwa masyarakat masih memegang teguh kepercayaan (dinamisme) yang cukup kuat berakulturasi dengan pengaruh budaya praktis modernisasi.

Masyarakat yang ingin sembuh cepat dengan biaya terjangkau didukung pula pemahaman pada kepercayaan (dinamisme) melahirkan konstruksi pemikiran dan perilaku masyarakat sekarang yang lebih mengandalkan kepercayaan semata dan mengabaikan logika. Masyarakat ini merasa terdesak memenuhi kebutuhannya (dalam hal ini kesehatan) sedangkan sarana dan prasarana untuk memenuhinya harganya tidak terjangkau oleh masyarakat.

Lain lagi dari segi sosial ekonomi, fenomena Ponari ini menggambarkan kebiasaan masyarakat untuk mempercayakan pengobatan dan perawatan kesehatan mereka pada hal-hal yang ghaib, karena dianggap memiliki kekuatan lebih untuk mengobati. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih miskin dan fasilitas sarana dan parasarana masih mahal mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengabaikan masalah kesehatan dulu, sehingga penyakit itu menahun dan terpaksa pergi ke rumah sakit/fasilitas kesehatan untuk diobati karena telah parah.

Dari segi agama, fenomena Ponari juga memberikan gambaran, bahwa agama yang berkembang di Indonesia ini merupakan hasil dari akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan asli nenek moyang Indonesia (animisme dan dinamisme). Sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran perilaku yang dipengaruhi oleh setengah oleh agama dan setengah lagi oleh kepercayaan nenek moyang.

Dari ketiga segi gambaran fenomena Ponari itu saja sudah mengambarkan begitu banyak kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana kondisi ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang terpilih agustus 2009 mendatang.

Banyak parpol yang mengikuti PEMILU, banyak biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan PEMILU yang demokratis, banyak janji yang ditebarkan oleh para calon wakil rakyat dan para calon presiden, namun masih banyak juga masyarakat yang sudah apatis dan pesimis terhadap hasil PEMILU 2009 ini.

Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji semu, masyarakat bosan dengan penderitaan, dan masyarakat pun banyak yang berencana memilih untuk Golput, alias menjadi golongan putih. Meski golput bukanlah jalan keluar yang terbaik, tetapi keputusasaan dan kepesemisan masyarakat akan masa depan yang lebih baik mendorong banyak orang memilih jalan ini.

Keadaan ini akan berbeda ketika ada ksatriyo piningit, seperti layaknya Ponari si dukun cilik yang sederhana dan tanpa pamrih menolong orang-orang namun mampu membuat masyarakat tersugesti untuk optimis menghadapi hidup, datang memberikan bukti nyata bukan janji semata.

Sejumlah calon anggota DPR di Sumatra Selatan kini kehabisan dana kampanye padahal mereka sebelumnya telah menyiapkan dana setidaknya Rp 100 juta.

Beberapa caleg bahkan bukan hanya menggadaikan pin tetapi mulai menjual berbagai harta benda, seperti mobil, dan rumah. Seorang caleg yang kini juga masih duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Sumsel mengaku, terpaksa menggadaikan pin anggota dewan miliknya karena sudah kehabisan dana kampanye. “Saya terpaksa menggadaikan pin emas tersebut karena sudah tidak punya persediaan dana kampanye lagi, sementara itu masa sosialisasi masih panjang,” katanya, di Palembang, Rabu. Menurut dia, kampanye dengan sistem suara banyak ini terbukti lebih membutuhkan dana yang lebih besar dibanding aturan sebelumnya.

“Calon anggota legislatif harus mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dan juga membutuhkan cukup banyak tenaga tim sukses,” tambah dia. Ia mengatakan, kondisi ini tentunya merupakan tantangan besar bagi calon anggota legislatif.Karena tidak hanya cukup mengandalkan kemampuan dalam menyosialisasikan program mereka tetapi harus siap dengan dana kampanye yang besar, katanya.

Iklan yang sebelumnya dipasang di sejumlah media massa kini mulai dikurangi sejumlah calon anggota DPD dan legislatif. Delta, seorang karyawan salah satu media lokal di Sumsel mengatakan, sejumlah pelanggan yang sebelumnya memasang iklan kini menghentikan pemasangan.

“Sejumlah calon anggota DPD dan legislatif kini mengaku terpaksa menghentikan kampanye mereka melalui media karena tidak punya dana lagi,” katanya.

Caleg di Medan Sudah “Megap-megap” Fisik dan Duit

Sejumlah caleg di Medan, mengaku mulai “megap-megap” dan keletihan dalam menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat meski pemilu masih sebulan lagi. “Sudah capek kali lah bang, baik dalam artian capek tenaga atau fisik maupun capek dari sisi keuangan,” ujar salah seorang caleg pria di Medan, Selasa. Caleg dari daerah pemilihan III untuk DPRD Kota Medan yang meminta jati dirinya tidak ditulis itu mengaku sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar terkait pencalegannya pada Pemilu 2009.

“Namanya saja berjuang, tentu harus keluar anggaran. Tapi, selain capek dari segi dana, saya lebih capek lagi secara fisik karena dalam sebulan terakhir selalu begadang untuk bertemu masyarakat calon pemilih,” ujarnya. Namun demikian, dia memastikan perjuangannya akan terus berlanjut. “Sudah kepalang basah.

Perjuangan harus diteruskan meski tetap tidak menjamin kita akan menang dan nantinya duduk sebagai anggota dewan,” ujarnya. Hal yang sama juga dikemukakan caleg perempuan dari daerah pemilihan Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram untuk DPRD Kabutapen Batubara, Sumut. Caleg yang juga menolak disebutkan identitasnya ini mengaku sangat keletihan karena harus bolak-baik dari Medan ke Batubara yang jaraknya mencapai lebih kurang 150 kilometer.

Setiap akhir pekan, yakni setiap Jumat pagi atau Jumat sore, caleg yang bekerja dan berdomisili di Medan itu sudah harus berangkat ke tanah kelahirannya itu untuk bertemu masyarakat di daerah pemilihannya.

Kalau soal anggaran yang sudah dikeluarkan jangan ditanya lagi, capeknya minta ampun. Saya bahkan sudah sempat minjam dana segala sama saudara,” katanya. Namun begitu caleg yang berprofesi sebagai wartawan sekaligus pengusaha itu mengaku tidak akan menyerah.

Dirinya rela capek untuk mewujudkan tekadnya duduk di lembaga legislatif di tanah kelahirannya. “Saya berjuang menjadi caleg bukan semata karena ambisi pribadi, tapi juga karena melihat begitu besarnya dukungan dan harapan masyarakat Talawi dan Tanjung Tiram agar saya bisa berhasil pada pemilu kali ini,” kata caleg tersebut.

Seorang caleg lainnya bahkan mengaku sudah “megap-megap” menghadapi proses sosialisasi yang menguras cukup banyak materi dan tenaga. “Sudah megap-megap, tapi belum sampai ’lempar handuk’, malu kita kalau menyerah,” ujar caleg untuk DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kabupaten Deli Serdang yang juga meminta jati dirinya tidak ditulis.

Parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara untuk DPR RI telah menjadi momok yang menghantui partai kecil artinya jika pemilih real pemilu nanti ada 200 juta maka minimal partai harus memperoleh 5 juta suara sah secara nasional baru mereka diikut sertakan dalam penentuan anggota DPR RI di dapil masing-masing.

Pasal 202 UU pemilu no.10 tahun 2008 menyatakan (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Ini berarti bahwa partai harus memperoleh suara nasional 2,5 % dari suara sah nasional pada pemilu 2009 sebagai prasyarat dilibatkan dalam perhitungan kursi untuk DPR (RI). Jika tidak mencapai 2,5 % PT, maka otomatis gugur alias tidak punya kursi DPR RI. Tapi di DPRD Propinsi dan kabupaten kota tetap ada.

Kita misalkan saja, suara nasional untuk pemilu DPR (RI) adalah 200 jt, dan Partai A memperoleh suara 4,99jt. Maka Partai A tersebut gagal memenuhi 2,5 % dari 200jt suara (sebesar 5 jt suara). Dengan demikian Partai A ini tidak akan dilibatkan dalam penghitungan kursi DPR RI alias menjadi non parliament party alias partai tanpa kursi (non sit) di senayan sana. Dengan demikian suara Partai A sebesar 4,99jt tersebut menjadi suara yang hilang.

Mereka para konstituen menjadi terkorbankan, karena suara mereka tidak terwakilkan di DPR RI, alais tidak punya wakil di DPR RI. Namun bagi Parpol A suara 4,99 jt pemilihnya tersebut akan dapat diperhitungkan dalam Pilpres 2009.

Dua orang yang pro diberlakukannya PT adalah Anggota KPU Pusat I gede Putu Artha dan Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saifuddin mendapat sorotan tajam dalam pro kontra PT di salah satu TV nasional selasa 10 maret 2009 oleh ketua umum beberapa partai diantaranranya Rahardjo Tjakraningrat, Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia (PSI),Yapto Sulistio Soerjosumarno Ketua Umum Partai Patriot Pancasila, Oesman Sapta Ketua Umum PPD, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Buruh Mukhtar Pakpahan, Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan Roy BB Janis, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, Ketua Umum Partai Eko Suryo Santjojo

Bahkan dikatakan dengan pemberlakuan PT merupakan perampokan suara rakyat oleh partai yang besar dan hal ini bisa menimbulkan kemarahan bagi rakyat daerah karena tidak memiliki wakil di DPR RI.

ET adalah prasyarat bagi parpol peserta pemilu 2009 untuk dapat otomatis sebagai peserta pemilu 2014. Bila suatu Parpol memperoleh ET, maka tidak perlu lagi ganti nama dan daftar ulang ke Depkumham serta diverifikasi administrasi & faktual oleh KPU Pemilu 2014. Demikian berlaku sebaliknya. Dalam contoh diatas, maka Partai A harus berganti nama, didaftar serta diverifikasi ulang.

Syaratnya memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurangkurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004 (Pasal 315 UU pemilu no.10 tahun 2008).

Jadi, sungguh jelaslah bila syarat 2,5 % PT ini menjadi patokan dalam menentukan jumlah perolehan kursi partai. Dalam hal ini menjadi prasyarat.
Sedangkan ET akan menjadi patokan (syarat) dalam menentukan keikut sertaan Partai Peserta Pemilu 2009 untuk dapat tampil di Pemilu 2014.

Para caleg yang daerah pemilihan (dapil) termasuk kepulauan Nias sudah banyak yang turun ke daerah tersebut baik caleg DPRD Kabupaten, Propinsi maupun DPR RI yang lokasi domisilinya diluar Pulau Nias seperti dari Medan, Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Mereka seakan-akan dikomando untuk memanfaatkan sisa hari-hari terakhir kampanye atau sosialisasi.

Bertemu dengan 3 orang caleg dari Jakarta secara terpisah di Nias yaitu Otniel Lizaro Waruwu SE dari partai nomor 4 PPRN dengan nomor urut 4 untuk DPR RI dapil sumut 2 (Tapanuli dan Nias), yang kedua Ebenezer Hia dari partai nomor 1 HANURA dengan nomor urut 5 untuk DPRD Sumatera Utara dapil sumut 7 (Nias dan Nias Selatan) dan yang terakhir Drs Sulaeman Daely dari partai nomor 31 Partai DEMOKRAT dengan nomor urut 4 untuk DPRD Kabupaten Nias dapil Nias 3  (Wilayah Nias Barat).

Ketiganya hampir sama tujuannya datang ke Nias guna menemui para pemilihnya atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Nias agar berkenan memilih mereka pada pemilu 9 April mendatang.

Sulaeman Daely memiliki visi memberdayakan potensi yang ada di Nias Barat agar kedepan masyarakat bisa mandiri dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan Ebenezer Hia mengusung isu perubahan untuk Nias dan suara Nias saatnya untuk diperhitungkan dikancah politik Sumatera Utara, cukup sudah masa lalu yang dialami masyarakat Nias selalu berada dibarisan nomor satu dari belakang hampir pada semua sendi-sendi kehidupan.

Bagi masyarakat Nias yang setuju akan perubahan mari kita putar arah sejarah, kita jadikan Nias berada pada barisan terdepan dan saya mampu untuk itu berdasarkan pengalaman saya yang sudah-sudah di berbagai organisasi, partai politik dan LSM, kalau orang lain bisa maka kita pasti bisa kata Ebenezer Hia berapi-api ditengah-tengah para caleg dan kader Hanura di Gunungsitoli.

Memperjuangkan anggaran untuk pembangunan daerah Nias adalah salah satu fungsi anggota legislatif yaitu fungsi budgeting, kenapa anggaran yang diperoleh suatu daerah minim karena tidak diperjuangkan di DPR RI saat persetujuan anggaran antara pemerintah dan DPR RI jelas Otniel Lizaro Waruwu. Oleh karena itu putra Nias sangat penting untuk berada di panitia anggaran DPR RI sehingga dapat memperjuangkan anggaran untuk pembangunan Nias dengan demikian pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan ekonomi keluarga bisa diwujudkan.

Pengalaman saya sewaktu di BRR sangat kental sekali perebutan pengalokasian anggaran dimana masing-masing orang yang ada disana berusaha mengarahkan anggaran kepada daerahnya dan bagi daerah yang tidak ada yang memperjuangkannya maka bisa jadi anggaran tidak akan diberikan atau hanya sekedarnya saja. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Nias yang ada di Nias dan Tapanuli saya mohon doa restunya agar pada pemilu mendatang memilih partai no.4 PPRN caleg no.4 Waruwu sehingga saya bisa berjuang maksimal untuk kesejahteraan mbanuada ononiha, Ya’ahowu ya faoma itolo ita Amada siso ba Zorugo.

Firman Jaya Daely mengatakan peningkatan penegakkan hukum itu yang sangat perlu di republik ini karena perangkat perundangan-undangan yang ada sudah relatif memadai dan bisa mengakomodir semua masalah kejahatan di negeri ini.

Hal ini dikemukakan dalam kontes partai di salah satu televisi nasional minggu 8 maret 2009 dengan peserta terdiri dari partai PDIP, Partai buruh, PNBKI, Partai Merdeka dan PPPI, Firman yang Wakil Ketua DPP PDIP bidang hukum dan HAM menjelaskan bahwa para penegak hukum yang harus berkomitmen untuk secara tegas dan adil mau menjalankan penegakkan hukum karena kalau oknum penegak hukum itu sendiri tidak bersih maka mustahil bisa bertindak objektif bagaikan sapu yang ingin membersihkan lantai seharusnya sapu yang digunakan adalah sapu yang bersih sehingga hasilnya menjadi bersih juga.

Kejahatan yang sering mencuat belakangan ini adalah seperti praktek aborsi dan korupsi, dalam penegakan hukum hendaknya aparat proaktif sedini mungkin memantau apa kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian menangkap para pelaku dan memproses perkaranya sehingga kejahatan tersebut tidak sampai dianggap oleh masyarakat menjadi hal yang lumrah seperti banyaknya klinik praktek aborsi.

Demikian juga halnya dalam memproses perkara para koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah hendaknya diberikan hukuman yang berdampak ada efek jera terhadap masyarakat lainnya sehingga tidak berani orang lain melakukannya. Jangan sampai terjadi hukuman para koruptor sama atau lebih ringan dari hukuman pencuri ayam yang nilainya hanya Rp 30.000.

Firman Jaya Daely pada pemilu mendatang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari partai PDIP dengan nomor urut 1 di dapil propinsi kepulauan Riau (kepri) mengharapkan jika terpilih menjadi anggota DPR RI bersama teman-teman di jajaran PDIP dapat berusaha memperbaiki penegakan hukum dinegeri ini yang masih belum memuaskan sehingga supermasi hukum belum benar-benar menjadi panglima di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan salah satu pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan menggugurkan prioritas nomor urut, sekaligus memutuskan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR maupun DPRD berdasarkan suara terbanyak seketika merubah wajah perpolitikan tanah air. Disadari atau tidak, diakui atau tidak kita bisa melihat secara nyata bahwa gairah yang timbul menjelma jadi optimisme baru.Terutama para caleg. Bagai mendapat suntikan energi baru, mereka yang semula lesu darah karena berada di urutan ”nomor sepatu” , gegap gempita menyambut keputusan yang terbit di penghujung tahun 2008 ini. Spanduk dan baliho serta berbagai media kampanye yang memang sudah banyak ditebar, jumlahnya semakin meningkat drastis. Gencar promosi dan aktif mendatangi masyarakat pun semakin rutin digelar.

Terbitnya keputusan penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak ini jelas sangat memenuhi asas keadilan. Di urutan berapapun caleg berada, kesempatan untuk duduk di legislatif sama rata. Intinya, siapa yang berjuang maksimal, tentu hasil yang didapatkan maksimal pula.

Memang keputusan MK ini mengandung pro dan kontra. Tapi saya kira, lebih baik kita ambil sisi posistifnya saja bahwa penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak merupakan perwujudan dari demokrasi sejati. Sistem inilah yang paling pas dengan konsep kedaulatan rakyat dan patut mendapat apresiasi karena telah mengembuskan angin segar sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap suara rakyat.

Soal masih diperlukan banyak pembenahan terhadap sistem ini, KPU sebagai penyelenggara Pemilu hendaknya proaktif melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai keputusan MK dimaksud. Ini agar tidak terjadi kebingungan serta tidak mengganggu jalannya tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan.

Saya menilai, beberapa keunggulan sistem ini antara lain adalah akan tumbuhnya kompetisi yang fair antara caleg parpol berbeda maupun sesama caleg dalam satu partai. Ujung-ujungnya karena aktif melakukan sosialisasi, popularitas parpol makin terangkat. Sistem ini juga akan memacu parpol melakukan kaderisasi yang benar-benar serius. Sebab, jika tidak, masyarakat pemilih akan menghukum parpol yang tidak menempatkan kader yang baik dalam daftar caleg dengan cara mengalihkan pilihannya pada calon dari parpol lain yang lebih dipercaya dapat menyalurkan aspirasinya. Barangkali juga akan menekan angka golput (golongan putih).

Dari sisi partai politik, ada yang gembira, tentu pula ada yang kecewa. Nah, bagaimanakah masyarakat seharusnya memaknai sistem suara terbanyak?

Hemat saya, sederhana saja. Ini harus disyukuri karena setelah sekian lama hak-hak dan kedaulatan rakyat yang terpasung dalam sistem demokrasi sebelumnya, kini telah dikembalikan pada khittahnya. Posisi masyarakat pemilih sudah dipandang penting dan menentukan. Ini berarti, masyarakat tidak lagi memilih kucing dalam karung. Juga, inilah saatnya rakyat bicara. Kita menentukan dan memilih para calon yang benar-benar dikenal dan disukai.

Bandingkan dengan sistem yang berlaku pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka yang duduk bukan berdasarkan suara yang di perolehnya. Seorang caleg ditetapkan menjadi anggota legislatif hanya berasal dari kedekatannya dengan partai ketimbang kedekatan dengan masyarakat konstituennya. Jadi, itu adalah kedaulatan rakyat yang semu, penuh kepura-puraan serta penuh kebohongan dan penipuan terhadap rakyat.

Namun, menyambut ini hendaknya bukan optimisme semata. Masyarakat pemilih harus cerdas. Hindarilah pemberian suara kepada caleg karena rayuan, uang dan lain-lain seperti yang berlangsung selama ini. Dipahami atau tidak, sistem suara terbanyak ini juga berdampak memberikan pembelajaran politik yang sangat berharga bagi masyarakat. Masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik, serta membentuk insan-insan politik/kader parpol yang betul-betul memahami kehendak dan aspirasi rakyat.

Karena itu, mekanisme suara terbanyak yang diputuskan MK semestinya menjadi momentum bagi parpol-parpol untuk berubah, dari sekadar ajang merebut kursi menjadi wadah perjuangan untuk mengubah nasib rakyat. Juga, momentum bagi para wakil dan partai-partai untuk berkaca: apa saja yang telah mereka perbuat untuk memperbaiki kehidupan kolektif?

Jika dengan sistem ini keadaannya juga tak berubah, maka rakyat akan mengadili para wakil dan partai yang tidak bertanggung jawab itu. Diharapkan, parpol bukan hanya memikirkan kepentingan kelompok sempit, tetapi lebih memiliki cakrawala yang luas, sehingga perjalanan demokrasi kita makin ke depan makin sempurna dalam mencapai dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Akhirnya, kita sepakati sajalah bahwa ini sesungguhnya demokrasi yang kita mau. Kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Rakyatlah menjadi raja sebagai penentu kebijakan publik. Kita harapkan caleg yang terpilih adalah caleg yang benar-benar mempunyai kapasitas yang mumpuni dan mampu untuk menjelaskan program-programnya dengan baik ke masyarakat.

Dari paparan diatas, mari kita bertanya, bagaimana masyarakat Nias seharusnya bersikap menyambut kembalinya kedaulatan rakyat ini?
Demi kedepan yang lebih baik, sesungguhnya pergunakanlah kesempatan ini semaksimal mungkin. Caranya, ketika tiba hari pemilihan wakil-wakil yang duduk di DPRD (5 daerah otonom di Pulau Nias), pilihlah mereka yang memiliki kualitas baik, moral dan akhlak yang bagus, serta punya kepedulian terhadap nasib dan masa depan masyarakat Nias.

Dengan memilih wakil yang benar-benar berjuang untuk kemajuan Nias, sama artinya kita telah berbuat sesuatu yang tepat untuk Nias yang kita cintai. Kita jangan lagi terjebak dengan rayuan mereka yang mencari simpati, namun ternyata hanya memikirkan diri sendiri. Kita tentu tak mau kalau anggota DPRD yang hanya datang, duduk, dengar, diam dan duit. Juga, kita jangan lagi memilih anggota DPRD yang kerjanya hanya mengejar-ngejar proyek. Apalagi anggota DPRD yang sampai mencoreng nama baik Nias tercinta seperti kejadian yang sangat memalukan; bermain judi di kantor DPRD.

Saya berharap, kita semua punya harapan bahwa Pemilu 2009 ini kita mendapatkan wakil yang benar-benar memenuhi harapan kita semua. Sekali lagi, semua itu ada di tangan kita. Kita ingin yang terbaik, maka berikanlah pilihan pada putra-putri Nias yang terbaik. Putra-putri Nias yang berpikir demi dan untuk Nias. Semoga.

Menurut Kasat Reskrim, pada Senin, (23/2) anggota Polsek Idanogawo Bripda Frans Telaumbanua memparkirkan sepeda motornya di Jalan Karet depan TK Bhayangkari Cabang Kabupaten Nias dan sekitar pukul 23.15 wib diketahui sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir. Atas kejadian tersebut anggota Polres Nias melakukan pencarian di berbagai tempat ternyata sepeda motor tersebut telah diambil oleh GL (19) warga Asrama Anas yang berada di belakang Kantor Departemen Anggota Kabupaten Nias. Sekitar pukul 23.30 Wib ditemukan sepeda tersebut milik Frans Telaumbanua dan langsung tersangkanya dibawa ke Polres Nias bersama barang buktinya.

Setelah pemeriksaan tersangka ditahan sejak tanggal 24 Februari 2009 dan kini diamankan di sel Mapolres Nias. Apabila berkasnya telah lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diteruskan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum. Kasus ini ditangani oleh anggota Unit II Briptu Alfonso Sinaga.

Ketiga pelaku telah diamankan di Mapolres Nias dan karena terbukti melakukan pelanggaran pasal 303 tersebut, maka ketiganya menjadi tersangka dan ditahan di sel Mapolres Nias mulai tanggal 6 Maret 2009.

Keberhasilan kepolisian menangkap pemain judi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP dua perempuan dan 1 laki-laki sedang bermain judi dan berdasarkan informasi tersebut Kasatreskrim Polres Nias AKP RA Purba bersama anggota Reskrim langsung turun ke TKP. Ternyata tersangka sedang asik bermain judi dan langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Nias, Kamis (5/3) dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka maka mulai Jum’at (6/3) ketiganya ditahan Sel Polres Nias untuk memperlancar proses penyidikan.